GMNI MARHAENISME SEJATI

PENGATAR ADMINISTRASI PEMBANGUNAAN
 
  
FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAAN

Dilihat dari peran administrasi pemangunaan ada beberapa kriteria yang harus ditempu dalam pelaksanaanya yaitu :

·        Perencanaan

·         Pengerahan sumber daya

·         Pengerahan partisipasi masyrakat

·         Penggangaran

·         Pelaksanaan pembangunaan

·         Koordinasi

·         Pemantauan dan evaluasi

·         Pengawasan

·         Peran inormasi

Dari peran tersebut diatas, dapat kita ketahaui bahwa dalam pelaksanaanya administrasi pembangunaan mempunyai standar yang dapat di ukur untuk mengimplementasikan bagian dari peranaanya, sehingga hal ini menjadi tolak ukur terjapainya tujuan dari administrasi pembangunaan itu sendiri.

       Dengan demikian pilar dari administrasi pembangunan yang menjadi tujuan utamaya berorientasi pada arah yang lebih baik, sehingga muara dari pembangunan menuju kesejatraan bersama baik di segala bidang infrastruktur.

Dari Sembilan peran administrasi pembangunaan tersebut diatas, saya sedikit menguraikan tentang pengawasan pelaksanaan pembangunaan.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Jadi Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya berarti mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.

        Menurut Steiss (1972), salah satu fungsi pengawasan adalah menignkatkan kebertanggung-jawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik.

Dan Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan tiga faktor, yaitu:

·         Manusia dengan beragam perilakunya,

·         Faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan negara, dan

·         Faktor alam yang sulit diramalkan.

Jadi Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk juga mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dapat dicegah. Pengawasan bukanlah suatu tujuan, melainkan srarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

Dengan demikian pengawasan ini seyogyanya lebih ditekankan pada hal-hal yang positif dan bersifat pencegahan. Teristimewa dalam pelaksanaan proyek-proyek sehingga pemborosan, penyelewengan dan tak kalah penting juga terkait dengan maling yang terselubung dalam pemangku kepentingan yang berkecimpung didalam proyek tersebut dapat dicegah. Hal inilah yang menjadi tuntutan utama dalam terlaksananya suatu pembangunan.

Sistem pengawasan ada dua bentuk yaitu :

·         Pengawasan organisasional,

yaitu suatu sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan di dalam organisasi.

·         Pengawasan operasional,

yaitu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung (immediate corrective actions)

Suatu pengawasan yang efektif membutuhkan tidak saja norma-norma etika tetapi juga sistem informai yang memadai. Kebutuhan informasi menjadi sangat penting artinya untuk menilai situasi dan kondisi yang melingkupi suatu isu dan mengevaluasi alternatif langkah-langkah selanjutnya.